Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Perwakilan Kaltim, Gubernur Harapkan Hasilnya Lebih Baik
POSKOTAKALTIMNEWS.Com,SAMARINDA-Gubernur Isran Noor
menegaskan Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan keuangan
daerah secara transparan dan akuntabel. Penegasan itu disampaikan Gubernur
Isran Noor pada acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Anaudited) Tahun Anggaran 2021 Kepada BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur di BPK Perwakilan Kaltim Jalan M Yamin Samarinda,
Jumat (18/3/2022).
“Untuk itu saya berharap kepada seluruh
jajaran Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten kota agar siap terbuka dan berkoordinasi secara
baik dengan pihak pemeriksa (auditor),” tandas Gubernur Isran.
Gubernur juga menyampaikan ungkapan terima
kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dadek Nandemar
yang telah bersedia menerima laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun 2021 dalam
rangka menjalankan amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Gubernur juga berharap hasil pemeriksaan
laporan nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bahwa apa yang
dilaksanakan Pemprov Kaltim sudah sesuai dengan kaidah ketentuan yang berlaku.
“Semoga hasilnya lebih baik. Adakah yang
lebih baik lagi dari WTP," canda Isran disambut tawa peserta acara.
Dia juga meminta agar seluruh jajaran Pemprov
Kaltim secara intensif berkoordinasi dengan para auditor BPK.
“Laporan keuangan sudah kami serahkan, semoga
bisa segera diperiksa,” harap Gubernur.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dadek
Nandemar mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah menyerahkan laporan
pengelolaan keuangan tahun 2021.
“Sesuai ketentuan, maka dua bulan setelah
disampaikan, hasil dari pemeriksaan laporan ini harus kami laporkan. Tentu kami
sangat mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah menyampaikan laporan dan termasuk
cepat,” puji Dadek Nandemar.
Saat ini baru empat pemerintah daerah yang
sudah menyampaikan laporan. Yakni Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkot Bontang,
Pemkab Kutai Barat dan Pemprov Kaltim. (mar)